Try Sutrisno dan Purnawirawan TNI Menekan DPR Cabut RUU HIP


Foto: Antara

JAKARTA, Perdata. co. id – Purnawirawan TNI dan Polri mendesak DPR membuang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Wakil Ketua Lembaga Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Try Sutrisno ikut mendesak pencabutan RUU itu.

“Mendesak DPR RI mencabut RUU HIP dan mendesak pemerintah untuk menolaknya, ” kata Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri, Soekarno saat membacakan pernyataan sikap di Balai Sabrini Plaza Semanggi, Jakarta, Jumat (12/6).

Pihaknya menilai RUU HIP akan membuat tumpang tindih serta kekacauan pada sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan. Menurutnya, ideologi Pancasila sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) akan diatur dalam undang-undang adalah sebuah kelengahan.

Try Sutrisno dengan menghadiri acara itu mengakui ada purnawirawan yang berbeda sikap di merespons RUU HIP. Namun menurutnya hal itu tidak jadi urusan.

Menurut Wakil Presiden RI ke-6 itu, saat itu para purnawirawan telah berhimpun di berbagai organisasi. Try meyakini bahwa setiap purnawirawan yang berhati pancasilais akan mendukung sikap yang dia lakukan bersama kawan-kawannya.

Advertisement

“Menurut saya kalau orang yang hatinya masih konsisten Pancasilais, TNI yang punya jati diri, terang menyetujui dan pasti juga mengkritisi (RUU HIP), ” lanjutnya.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Saiful Sulun mengatakan munculnya RUU HIP menyusun masyarakat kaget.

“Munculnya undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang bernuansa PKI, Komunis, kita masyarakat Pancasila terkaget-kaget. Kita lihat ideologi yang lain, paham Keyakinan, sama dengan PKI, hampir dengan cita-cita semula ingin mendirikan negeri Islam, ” kata dia.

Saat ini, RUU HIP masuk pembahasan di DPR MENODAI. Rapat Paripurna pada 12 Mei 2020 mengesahkan RUU ini jadi inisiatif DPR.

Sekitar ini, dua dari sembilan fraksi menyatakan tidak setuju dengan RUU ini. Fraksi PKS dan Fraksi PAN mengancam tak ikut perdebatan jika RUU tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembatasan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai rujukan atau konsideran.

Sejalan secara itu, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI)AnwarAbbas menilai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mempunyai nuansa ajaran sekularistik dan ateistik.

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri acara Legal Bihalal dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan MUI seluruh Nusantara secara virtual, yang disiarkan pada Kanal Youtube Official TVMUI, Jumat (12/6) malam.

“Hari ini saya liat kawan-kawan MUI provinsi risau sekali tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Karena setelah kita mengaji, ini sangat sekularistik dan sangat berbau ateistik, ” kata Anwar.

Meski demikian, Anwar tak menjelaskan pada poin mana dalam RUU tersebut yang menyimpan nilai sekular dan ateisme tersebut.

Lebih lanjut, Anwar khawatir kaum muslimin di Indonesia bakal lepas pada kesepakatan yang telah dibuat oleh pendiri bangsa buat tetap memegang teguh NKRI seandainya RUU tersebut disahkan. Sebab, Dia curiga ada pihak-pihak yang sedang berusaha mengingkari kesepakatan tersebut.
“Kalau ada prediksi dari para pakar hancur lebur 2030, menurut saya satu diantara penyebabnya adalah RUU HIP ini, ” kata dia.

Anwar menekankan kalau para pendiri bangsa dan umat Islam sudah sepakat menjadikan NKRI sebagai pedoman hidup berbangsa & bernegara ketimbang paham-paham atau aliran lainnya.

Karena tersebut pula, persatuan dan kesatuan bani masih bisa dipertahankan oleh semesta umat Islam di Indonesia sampai saat ini. “Karena kita telah sepakat janji dengan NKRI kita harus konsekuen dengan itu, ” kata dia.

Tahu hal itu, Anwar menyatakan bahwa umat Islam sudah sepatutunya menegasikan RUU HIP yang kini tengah digodok di DPR. Ia pula meminta kepada pemerintah dan DPR agar tak meloloskan rancangan peraturan tersebut menjadi UU yang tetap.

“Saya wanti-wanti. Tolong pemerintah dan DPR diingatkan sebab rakyat sudah gelisah, bila kerusuhan tak bisa dikendalikan, maka bisa jadi bencana bagi bangsa ini, ” kata Anwar.
Diketahui, RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020-2024 ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya lantaran tak menanamkan TAP MPRS soal larangan masukan komunisme/marxisme-leninisme sebagai rujukan atau konsideran.

RUU HIP tunggal berstatus usulan DPR, bukan pemerintah. Sejauh ini draf RUU itu masih dibahas di tingkat Lembaga Legislasi (Baleg) DPR, dan bakal membicarakannya dengan pihak pemerintah. (cnnindonesia/ags/data3)