Tersebut Pernyataan Lengkap Mahfud MD Sikapi Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja


Mahfud MD. (Foto: Istimewa)

agregasi

JAKARTA, Waspada. co. id – Pemerintah buka suara perihal aksi demonstrasi menegasikan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada hari ini, Kamis (8/10/2020). Dalam pemaparannya, Menko Polhukam Mahfud MD menyayangkan sejumlah hal, berangkat dari hoaks yang beredar maka aksi demonstrasi yang diwarnai pecahan fasilitas umum.

Berikut pernyataan Mahfud MD dalam konferensi pers malam ini:

Mencermati perkembangan yang terjadi dalam lapangan terkait dengan penyampaian cita-cita tentang UU Cipta Kerja di dalam berbagai bentuknya di sejumlah wilayah, maka demi ketertiban dan ketenangan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah mengirimkan hal-hal sebagai berikut:

1. UU Cipta Kerja disusun justru untuk melaksanakan tugas negeri dalam membangun kesejahteraan masyarakat, melalaikan penciptaan lapangan kerja yang semakin menjamur, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya.

2. Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan UU Membangun Kerja. sepanjang semua itu dikerjakan dengan damai menghormati hak-hak masyarakat yang lain dan tidak mengusik ketertiban umum.

3. Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan sebab massa di tempat tertentu, dengan merusak fasilitas umum, membakar, mengoyak petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir & harus dihentikan.

4. Tindakan merusak bangunan fasilitas ijmal dan serangan fisik terhadap abdi dan warga masyarakat merupakan kesibukan yang tidak sensitif atas iklim yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit.

5. Untuk itu, demi ketertiban & keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis dengan justru bertujuan untuk menciptakan suasana rusuh dan ketakutan di pada masyarakat.

6. Selain berdemo dengan tertib dan tak melanggar hukum, ketidakpuasaan atas peraturan tersebut bisa ditempuh dengan cara sesuai dengan konstitusi. Yaitu secara menyalurkannya dalam proses pembuatan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Gajah, Peraturan Kepala Daerah sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan, bisa diadukan melalaikan mekanisme judicial review atau uji materi maupun formil ke Mahkamah Konstitusi.

7. Seluruhnya lagi Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum kepada semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal.