Terpaut Impor Sinovac, PKS Desak Ombudsman Cek Administrasinya


Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto. (pks. id)

JAKARTA, Waspada. co. id – Pemangku Ketua Fraksi Partai Keadilan Sentosa (PKS) DPR RI Mulyanto menodong Ombudsman RI memeriksa proses administrasi impor vaksin virus Corona (Covid-19) buatan Sinovac, terutama karena pemesanan telah dilakukan sementara hasil uji klinis fase III belum muncul.

Menurutnya, Ombudsman kudu mengecek apakah prosedurnya sesuai dengan sistem administrasi pengadaan barang negeri dengan uang Anggaran Pendapatan Bayaran Negara (APBN).

“Ombudsman berwenang memastikan proses administrasi itu. Jangan sampai pemerintah mengadakan bahan dengan kualitas tidak jelas atau mengimpor barang yang tidak boleh diedarkan, ” kata Mulyanto, Sabtu (12/12).

Dirinya menetapkan setiap impor atau pengadaan barang oleh pemerintah harus mempertimbangkan proses administrasi terkait persyaratan spesifikasi barang, dan aspek kualitas harus terpenuhi.

Mulyanto juga menodong Ombudsman mengawasi pembelian vaksin Covid-19 asal China itu, karena hasil riset uji klinis fase III vaksin tersebut belum rampung tenggat saat ini, sehingga efektivitas & keamanannya belum diketahui. Vaksin serupa belum mendapatkan izin edar dibanding Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Ini seperti membeli kucing pada karung. Tentu ini sangat merusuhkan. Ujung-ujungnya yang akan dirugikan ialah masyarakat, ” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir membuktikan alasan pemerintah RI memilih pengikut vaksin Sinovac adalah karena kemajuan dalam proses uji klinis ketiga.

“Dilihat dari timeline ataupun proses pengembangan calon vaksin, Sinovac termasuk 1 dari 10 kandidat paling cepat yang sudah masuk ke uji klinis tahap ketiga, ” kata Honesti dalam konferensi pers yang disiarkan mencuaikan kanal YouTube Kemkominfo TV, Selasa (8/12).

Dalam perkembangannya, hasil uji klinis vaksin lainnya seperti Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca sudah keluar dengan Pfizer memiliki efektivitas hingga 94 persen.

Hasil uji klinis Sinovac baru akan keluar paling cepat 15 Desember, yaitu di Negeri brazil, sementara uji klinis di Nusantara baru akan keluar laporan awalnya pada Januari 2021.

Terpisah, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah telah memenuhi down payment atau uang muka pembelian vaksin Covid-19 asal China sebesar Rp537 miliar.

“Pada rapat 17 November, kalau tidak salah sudah dibayar uang muka Rp573 miliar, nanti begitu datang akan dibayarkan sisanya menjadi Rp638 miliar, ” ujarnya dalam rapat bersama Komisi IX, Kamis (10/12).

Ia menjelaskan uang muka tersebut dibayarkan mencuaikan PT Bio Farma (Persero). Diketahui, Bio Farma juga menjalankan kegiatan sama dengan Sinovac untuk mengabulkan uji klinis tahap ketiga.

Pada 6 Desember berantakan 1, 2 juta dosis vaksin Sinovac telah tiba di Nusantara dan telah disimpan di gudang Bio Farma. Secara total negeri telah memesan sebanyak 155, 5 juta dosis vaksin, meliputi vaksin Sinovac sebanyak 125, 5 juta dosis dan vaksin Novavax 30 juta dosis.

Dalam luar pesanan (firm order) itu, Wakil Menteri BUMN I sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menyatakan RI juga berpotensi buat pengadaan vaksin sebanyak 116 juta dosis lainnya, terdiri dari vaksin Pfizer potensinya sebanyak 50 juta dosis, AstraZeneca 50 juta ukuran, dan Covax atau Gavi 16 juta dosis. (wol/ari/cnnindonesia/d2)