Sapa Aktor Intelektual di Belakang Djoko Tjandra?


Foto: Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola (Istimewa)

JAKARTA, Waspada. co. id – Sepak terjang terpidana peristiwa pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali Djoko Tjandra kesimpulannya berhasil terhenti. Setelah Polri menangkap pria yang mempunyai nama sempurna Djoko Sugiarto Tjandra di Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola menilai dari proses interpretasi Djoko telah memberikan sinyal untuk penegak hukum untuk meningkatkan kualitasnya, termasuk mengungkap siapa aktor mental di balik kasus ini.

“Penangkapan Djoko tidak boleh berhenti untuk mengungkap siapa pemain intelektual yang membantunya, ” ujar Alvin saat dihubungi merdeka. com, Jumat (31/7).

Alvin meyakini bahwa masih ada oknum-oknum lain yang ikut terlibat di kasus Djoko Tjandra. Ia pun berharap pengungkapan kasus buronan korupsi kelas Kakap ini tak bernasib seperti halnya kasus Novel Baswedan.

“Berkaca dari kasus yang menimpa Novel Baswedan misalnya, saya ragu kalau akan terungkap aktor kuat sebenarnya. Sehingga penting misalnya mendorong DPR membuat pansus sebagai mekanisme akuntabilitas, ” jelasnya.

Advertisement

Diketahui hingga datang saat ini terdapat sejumlah oknum yang telah diketahui terlibat di dalam pelarian Djoko. Seperti Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wibowo, hingga Jaksa Agung Muda Dunia Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari.

Selain proses pengungkapan bintang film intelektual, Alvin juga mengatakan kasus Djoko Tjandra bisa menjadi paksa untuk mengesahkan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Pulih (Mutual Legal Assistance/MLA) dan RUU Perampasan Aset agar kasus sebangun tak terulang kembali.

“Ini momentum baik untuk Pengesahan RUU MLA dan RUU Perebutan Aset menjadi sangat penting. jika kita sudah ada instrumen tersebut, pelarian seperti Djoko ini mampu dicegah lebih efektif, ” katanya.

Pada kesempatan yang berbeda, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana juga menganut adanya kemungkinan pihak-pihak lain yang belum terungkap dalam kasus pelarian Djoko Tjandra.

“Polri harus mengembangkan terkait adanya kemungkinan petinggi korps bhayangkara lain dengan juga terlibat dalam membantu pelarian Djoko Tjandra, ” kata Kurnia.

Oleh sebab itu, dia menilai kepada aparat penegak hukum harus segera menetapkan Djoko sebagai tersangka atas dugaan menggunakan surat palsu untuk kepentingan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Merujuk dalam tindakan saat menggunakan surat ulama dari Polri untuk melarikan muncul.

“Polri juga kudu segera berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Djoko Tjandra atau pun advokatnya kepada pihak-pihak yang membantu pelariannya selama ini, ” tegasnya. (merdeka/ags/data3)