Purnawirawan PNS Pemko Medan Menggugat Haknya

MEDAN, Waspada. co. id – Tuty Arna Hutagalung seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya bertugas di bidang kesehatan ini mengaku belum menerima uang pensiunan sejak setahun lebih.

Sebelum pensiun dalam November 2019 lalu, ia bekerja sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Simalingkar, dengan berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Zona.

Saat itu, kata Tuty, pegawai yang berada dibawah naungan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), anggota diharuskan membayar iuran setiap bulannya. Sekitar 2014 iuran itu berjumlah 10 ribu semenjak bulan. Tetapi sebelum tarikh 2014 sekitar 5 seperseribu per bulan.

Di masa pensiun dan umur yang terbilang tak muda lagi, dirinya berniat apa yang menjadi haknya, dibayarkan oleh Pemko Daerah. Sebab, Kata dia, itu adalah persoalan keterbukaan publik yang harus diberikan negeri.

Dia kendati sudah berulang kali mendekati Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Medan, untuk meminta dana pensiunan yang menjadi haknya itu.

“Saya kan sudah ambil SK dari dinas kesehatan Kota Medan sebagai informasi telah pensiun. Seharusnya setelah itu ke BKD untuk dana pensiunan Korpri itu, ” katanya saat diwawancarai melalui telepon seluler, Selasa (13/4).

Walaupun demikian, saat Tuty membuktikan meminta haknya, justru sahutan yang ia dapat, dana tersebut tidak bisa dicairkan. Alasannya, kepengurusan Korpri saat itu belum terbentuk teristimewa.

“Saya sempat dibawa ke Kabag serta kemudian dijawab sekda belum membentuk ketua, sekretaris, & bendahara. Kalau sudah dibentuk baru dicairkan, ” ujarnya.

Sejak era itu, Tuty pun menduduki dana pensiun itu, tetapi hingga saat ini tidak kunjung menemukan titik terang. Bahkan alasan yang semacam kerap didapati saat memeriksa menanyakan hal tersebut ke BKD Pemko Medan.

“Saya sudah tua tidak mungkin capek buat mengurus itu. Bolak pulih di masa pandemi Covid-19 ini. Tapi itu kan hak kita. Katanya uangnya jelas di bank akan tetapi nggak pernah dicairkan, ” ujarnya.

Senanda dengan Tuty, Sumihar serupa selaku pensiunan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Medan, yang sudah 3 tahun pensiun mengalami situasi serupa dengan rekannya Tuty.

Sumihar mengutarakan, pada Juni 2021 kelak, genap tiga tahun purna bakti, namun begitu, alasan yang sama tetap didapati masa menanyakan, apa yang menjadi haknya ke Pemko Kawasan (red BKD).

“Alasan pihak BKD belum ada diangkat ketua, carik, dan bendahara Korpri. Itu terus alasannya, ” ungkapnya.

Dirinya menyuarakan, bahwa anggota Korpri dalam kabupaten Deli srdang sudah mendapatkan dana pensiun itu. Sehingga itu menjadi teladan baginya bahwa seharusnya derma pensiunan tersebut sudah mampu dicairkan.

“Harapan kami namanya pensiun membentuk tidak ada lagi barang apa. Kok dimain-mainkan. Bolak balik dibilang tidak ada bintik terang. Jadi tidak cakap kemana harus ditanyakan, ” pungkasnya.

Kini mereka pun sudah menyerahkan laporan tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut di dalam Senin (12/4) kemarin.

Terkait laporan itu, Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) Edward Silaban, menyampaikan telah menerima laporan tersebut, dan sedang dalam proses pemeriksaan.

“Laporannya sudah kita terima, sudah kita mintai keterangan-keterangan. Termasuk itu SK itu, SK PNS pertama dan pensiunannya itu. bukti iurannya itu juga sudah ada, lalu sedang kita pelajari berkasnya dan sedang testimoni, ketika sudah lengkap, nanti akan kita tindak lanjuti, ” pungkasnya. (wol/man/p3)