Polemik Seleksi KIP Sumut, Ombudsman Minta Gubernur Turun Tangan

MEDAN, Waspada. co. id – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Mengadukan, Abyadi Siregar, meminta Gubernur Sumatera Utara memanggil Besar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo), Irman Oemar.

Ia menghargai polemik proses rekrutmen komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumut harus dituntaskan. Menurutnya, dari hasil RDP secara komisi A DPRD Sumut, Irman, tidak merujuk pada aturan yang berlaku.

“Saya kira gubernur harus memanggil Kadis Kominfo. Tujuannya, untuk meluruskan langkah yang telah dilakukan yang telah menyimpang dari aturan dan keyakinan, ” kata Abyadi masa dikonfirmasi, Selasa (25/5).

Abyadi mengungkapkan, pihaknya menduga dinas terkait kurang memahami regulasi. Sebab sirih Dia, tidak ada alasan untuk mengumumkan seleksi calon komisioner sebelum terbentuknya awak seleksi (Timsel).

Selain itu, lanjut Abyadi, Dinas Kominfo kurang mendalami ketentuan yang mengatur mengenai proses rekrutmen calon komisioner KI, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua KI Pusat No: 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Mutasi Atas Keputusan Ketua KIP No: 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Kaidah Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KI Provinsi/Kabupaten/Kota.

“Dalam ketentuan itu dijelaskan, proses rekrutmen bahan komisioner KI, harus didahului dengan pembentukan Timsel oleh kepala daerah. Saya yakin, kalau saja ketentuan tersebut dipahami, Diskominfo Sumut tidak akan berani melompati tahapan yang sudah diatur pada ketentuan, ” ujarnya.

Meski demikian, bila ternyata Kadis Kominfo, Irman Oemar, sebagai panitia opsi (Pansel) yang merupakan pengaruh pengguna anggaran telah memahami aturan tersebut dan lestari melanjutkan. Menurut Abyadi, barang apa yang dilakukan tersebut merupakan tindakan tidak kesesuaian dan aturan.

“Sebagai salah satu organisasi set daerah, sudah menjadi kewenangan gubernur mengingatkan dinas terpaut untuk kembali taat pada aturan yang ada. Harus dipahami bahwa terjadinya jalan blunder oleh Dinas Kominfo menjadi cerminan belum baiknya tata kelola pemerintahan dalam Sumut, ” ungkapnya.

Lebih lanjut Abyadi menegaskan, tidak ada dalil yang melegitimasi pelanggaran tahapan-tahapan seleksi calon KIP Sumut. Termasuk alasan proses pembentukan tim seleksi yang menanggung perdebatan.

“Bila ada tahapan-tahapan yang dilompati dan tidak sesuai metode, proses rekrutmen calon komisioner KI Provinsi Sumut tersebut berpotensi maladministrasi dalam wujud penyimpangan prosedur. Mestinya, jika masih dalam perdebatan, ya jangan diumumkan dulu cara seleksi. Ditunggu saja datang terbentuk SK Timsel, ” pungkasnya. (wol/man/d2)

Editor: SASTROY BANGUN