Pemprovsu Bahas Persoalan Anak Dengan Organisasi Kemasyarakatan


foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada. co. id – Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Pemprovsu) membahas kasus anak dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) agar dapat dirumuskan bermacam-macam kebijakan untuk penanganannya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu), Dr Hj R Sabrina, ada dalam diskusi yang digelar pada Gedung Bina Graha, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (15/9). Ormas dengan hadir antara perwakilan FK Sari Sumut, SOS Children Village Medan, Gugah Nurani Indonesia, DAAI TV, KOPASUDE, HAPSARI, Medan Plus, FJPI, Sahabat Kota, LPPA Marelan, dan lainnya.

Menurut Sabrina, berbagai permasalahan tentang anak tidak bisa diselesaikan hanya oleh utama pihak saja. Untuk itu, Pemprovsu mengharapkan peran serta dari masyarakat, termasuk memberi masukan tentang berbagai permasalahan yang terjadi selama itu.

Berbagai permasalahan tersebut nantinya akan didata dan menjelma bahan masukan dalam merumuskan kebijakan penanganannya. Pada kesempatan tersebut, banyak masukan mengenai permasalahan anak dalam Sumut.

Mulai lantaran identitas anak tanpa orang tua, anak dengan HIV/AIDS, pandemi Covid-19 hingga perlunya lembaga independen yang mengawasi instansi yang menjalankan perlindungan anak. Setelah menerima masukan, Pemprovsu bersama setiap pihak yang terpaut akan menentukan prioritas.

“Permasalahan yang kita tampung akan kita kategorikan, kita ambil prioritas, biar fokus & kita tuntaskan bersama-sama, karena sedemikian banyaknya persoalan ini, ” cakap Sabrina.

Guru Gembung USU, Rita Dalimunthe, menyampaikan empat permasalahan umum yang menimpa anak, antara lain ekonomi, sosial, ketenteraman, dan pendidikan. Menurutnya, masukan yang ada tersebut harus diidentifikasi sebati keempat sektor yang disebutkannya untuk dapat diselesaikan.

Selain itu, pemerintah dan publik harus memiliki wadah bersama yang membahas persoalan mengenai perempuan dan bani secara rutin. Kadis Pemberdayaan Rani dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut, Nurlela, mengharapkan sinergi dapat terus terjaga antara pemerintah dengan masyarakat sehingga persoalan masyarakat dapat segera diselesaikan. (wol/aa/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL