Pemko Medan Ajukan Penambahan Exit Pungutan di Pintu Medan-Binjai


WOL Photo

MEDAN, Waspada. co. id – Pemko Daerah mengajukan kembali adanya penambahan exit tol (pintu keluar) di kemungkinan tol Marelan tepatnya di bagian sisi timur. Hal ini berniat untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penumpukan kendaraan yang ke luar nantinya demi menjaga kenyamanan setiap pemakai jalan tol dari Medan menuju Kota Binjai.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, ketika melakukan Rapat Progres Pendirian Jalan Tol di Sumatera Memajukan melalui Video Conference (Vidcon) di Command Center Balai Kota Zona, Kamis (23/4).

Penyampaian tersebut disampaikan langsung Akhyar kepada Tenaga Ahli Utama Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta selaku pimpinan rapat.

“Kami mohon supaya exit tol di pintu tol Marelan dapat terealisasi. Sebab, ini dimaksudkan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas warga yang akan menggunakan rel tol tersebut, ” kata Akhyar usai rapat didampingi Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKP2R) Kota Medan Benny Iskandar, Asisten Administrasi Umum Renward Parapat dan Camat Medan Deli Fery Suheri.

Selain mempercakapkan progress pembangunan tol Medan-Binjai, Akhyar mengungkapkan ada sejumlah ruas tiang tol lain yang juga dibahas dalam rapat tersebut yakni ruas tol Tebing Tinggi-Serbelawan, Serbelawan- Pematang Siantar, Tebing Tinggi-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung, Binjai-Langsa dan Indrapura-Kisaran. Oleh karenanya, Vidcon juga turut diikuti sebesar pemkab/pemko terkait.

Terkait pengajuan permintaan exit tol Marelan, Akhyar mengaku akan menyurati kembali Dirjen Bina Marga untuk cepat ditindaklanjuti. Dirinya berharap, ruas berkepanjangan tol Medan-Binjai dapat segera berfungsi. “Insha Allah, progress pembangunan berjalan baik dan secara keseluruhan pungutan Medan-Binjai dapat beroperasi maksimal, ” harapnya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian 1 KSP Febry Calvin Tetelepta selaku pimpinan rapat mengatakan sejumlah kendala dengan dihadapi kabupaten/kota dalam pembangunan ulama tol akan tetap dilakukan pemantauan. Hal ini mengingat, jelas Febry, pembangunan harua tetap berjalan serasi dengan instruksi Presiden RI.

“Kami imbau seluruh pemangku kepentingan di kabupaten/kota dapat melakukan koordinasi intensif demi kelancaran pembangunan semua ruas jalan tol yang kita bahas. Selanjutnya, kita mau melakukan rapat evaluasi di bulan Juni mendatang agar kita mendapati progress pembangunan yang telah dilakukan, ” tukas Febry. (wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN