Nilai BBM Naik di Sumut, Ahok Klaim Pertamina Tidak Dapat Apapun

JAKARTA, Waspada. co. id – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Penuh alias Ahok menjelaskan pasal kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dalam Sumatera Utara (Sumut) merupakan kenaikan Pajak Bahan Mengobarkan Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Tarif PBBKB tujuan bakar non subsidi ditetapkan naik 2, 5 komisi dari 5 persen menjelma 7, 5 persen dalam wilayah Sumut. Kenaikan tarif PBBKB itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pengamalan PBBKB.

“Yang terjadi adalah pemerintah daerah Sumut dengan menaikkan PBBKB dari 5 persen menjadi 7, 5 persen. Memang itu hak pemerintah daerah masing, ” ujarnya, Kamis (6/5).

Seperti diketahui, PBBKB merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini termuat dalam UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Kawasan (PDRD).

Bab 19 UU PDRD membuktikan tarif PBBKB ditetapkan tertinggi sebesar 10 persen. Tatkala itu, dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berasaskan dasar itu, Ahok menyatakan bahwa selisih kenaikan bayaran BBM tersebut tidak menyelap ke kantong perusahaan. “Masuk ke kas pemerintah daerah, Pertamina tidak ada sanggup apapun, ” terangnya.

Diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi Rp200 per liter di Sumut mulai bola lampu 1 April 2021. Angka itu berasal dari rata-rata kenaikan PBBKB 2, 5 persen di produk perusahaan. Dalam hal ini, harga Pertalite dari Rp7. 650 menjadi Rp7. 850 per liter.

Kemudian, Pertamax naik dari Rp9. 000 menjadi Rp9. 200, dan Pertamax Turbo daripada Rp9. 850 menjadi Rp10. 050. Selanjutnya, Pertamina Dex dari Rp10. 200 menjadi Rp10. 450, Dexlite Rp9. 500 menjadi Rp9. 700, serta Solar Non PSO dari Rp9. 400 menjadi Rp9. 600.

“Pergub menaikkan PBBKB lantaran 5 persen ke tujuh, 5 persen, tambah dua, 5 persen, ” nyata Ahok.

Namun untuk tarif PBBKB Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Premium dan Macam BBM Tertentu (JBT) serupa Bio Solar tidak menikmati perubahan. (wol/cnnindonesia/ari/p1)