Nawal: Pelaku Perdagangan Orang Harus Ada Efek Jera


Foto: Jawatan Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada. co. id – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara, Nawal Edy Rahmayadi, mengunjungi dan memotivasi korban perdagangan budak di bawah umur yang ditampung Pemprovsu di satu rumah perlindungan di Kota Medan, Senin (29/6).

“Tentu saya betul prihatin ya, karena mereka itu masih di bawah umur. Terus mereka dipekerjakan dan dianiaya. Kenapa bisa sampai seperti itu, majikannya juga sangat tega, ” perkataan Nawal menambahkan penegakan hukum pada pelaku sangat diharapkan guna pengaruh jera.

Untuk tersebut, pihaknya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Sumut peduli dan memberikan perlindungan kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan seperti yang dialami sejumlah anak di bawah umur, yang belum saatnya dipekerjakan, apalagi mengalami aksi kekerasan.

“Sebisanya kami mengurangi yang seperti ini. Saya pun berusaha memulangkan mereka. Ana berharap orang tua mereka bisa mengawasi anak-anaknya lebih ketat teristimewa. Tadi juga ada satu pola yang katanya peduli untuk menolong pemulangan mereka (korban). Kita bersyukur mendapat dukungan agar anak-anak selamat dari tindakan perdagangan orang, ” sebut Nawal.

Tetapi upaya tersebut, menurut Ketua TP PKK Sumut, harus juga dibantu dan dilanjutkan oleh pihak kepolisian yang menangani kasus hukumnya. Pokok setelah korban difasilitasi perlindungannya, para pelaku harus diberikan hukuman berat, baik penyalur maupun yang menampung (mempekerjakan) anak di bawah sempurna.

Advertisement

“Kepolisian agar bisa mengejar pelaku, jangan hanya datang di situ saja (penanganan korban) agar ada efek jeranya. Oleh karena itu nanti kepolisian bisa melanjutkan serta berkoordinasi dengan kepolisian di wadah tujuan mereka (tempat pemulangan) serta anak-anak ini harus diawasi, ” katanya.

Kadis P3A Sumut Nurlela menyampaikan saat tersebut kasus perdagangan orang banyak diterima laporannya, baik dari korban, LSM maupun masyarakat. Pihaknya pun selalu menelusuri dan menangani semaksimal jadi di 33 kabupaten/kota hingga negara tetangga se-ASEAN.

“Alhamdulillah penanganannya sebagian besar ada di Polda Sumut. Yang jelas itu semua ilegal (mempekerjakan anak di bawah umur), ” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Nurlela, Dinas P3A menyampaikan komitmen Pemprovsu sebagaimana perintah Gubernur Sumut, agar menekan angka dan menuntaskan urusan perdagangan orang. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL