Menyekat Covid-19, DPR Usul Protokol Kesehatan tubuh Perkantoran Disamakan dengan Pesawat


Ilustrasi (foto: Okezone/Heru Haryono)

agregasi

JAKARTA, Waspada. co. id – Angka positif Covid-19 terus naik setiap harinya, dan Satuan Perintah (Satgas) Penanggulangan Covid-19 menyebut kalau area perkantoran menjadi salah utama sumber yang banyak ditemukan urusan positif.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mengucapkan, pihaknya sudah mengingatkan bahwa aturan kesehatan di perkantoran harus disamakan dengan transportasi umum.

Karena, perkantoran itu termasuk dengan berisiko tinggi karena kondisi dalam ruangan tertutup dan banyak orang dalam waktu yang lama. Terlebih, untuk ruangan berpendingin udara yang sirkulasi udaranya terbatas, maka aturan kesehatannya harus jauh lebih erat.

“Orang yang terbang pesawat aja naiknya diperiksa, turunnya diperiksa. Kemudian juga diberlakukan selalu penanganan yang relatif lebih cermat ketimbang kita di tempat dengan terbuka. Sehingga penanganan di perkantoran harus disamakan ketika kita terbang kereta api yang ber-AC, terbang pesawat, transjakarta dan lain sebagainya itu harus lebih ketat sungguh, ” kata Melki saat dihubungi SINDOnews, Minggu (26/7/2020).

Kemudian, Melki melanjutkan, selama personel beraktivitas di dalam kantor, direksi atau manajemen kantor maupun gedung kudu melakukan pengecekan terhadap orang-orang dengan ada dalam kantor atau gedung secara berkala.

Advertisement

Seperti misalnya pengecekan suhu badan beberapa kali dalam sehari, dilihat jika ada orang yang bersin maupun batuk yang sering dalam tanda kerja itu. Itu semua dikerjakan oleh petugas khusus yang bakal berkeliling kantor.

“Semestinya harus ada petugas yang khusus, kalau kita bicara satpam membangun untuk keamanan kan? nah semacam petugas untuk melihat pekerja ada yang terkena Covid atau tak di ruangan tersebut, ” ujarnya.

Politikus Golkar ini melanjutkan, pegawai kantor juga sepatutnya rutin dilakukan pemeriksaan kesehatan. Misalnya, ada dokter yang dipanggil istimewa seminggu sekali untuk mengecek dengan rutin dan acak kondisi orang dalam kantor tersebut.

Karena, orang dalam kantor itu bertemu dengan orang yang sama selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, tentu semuanya harus diawasi oleh gaya kesehatan dan juga dites memakai rapid test.
Meskipun rapid test kurang akurat, sambung tempat, setidaknya bisa digunakan untuk menelusuri orang yang reaktif untuk kemudian dilakukan seab test PCR. Sebab tidak mungkin juga dilakukan swab test lebih sering karena harganya mahal.

“Kalau ditest di ruangan itu ada yang kena maka semua yang pada ruangan itu potensial kena. Siap tidak harus semua, diacak, diambil misalnya satu ruangan 10 karakter diambil 1-2 aja untuk meneroka sampel yang ada di pada ruangan tersebut aman atau enggak, ” terang Melki.

Selain itu, legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menambahkan, jam kerja dibuat shifting dan lebih longgar agar tidak tersedia penumpukan orang di kantor.

“Jam kerja juga kudu dibikin lebih longgar, misalnya tersedia 20 orang, dikurangi menjadi 10 orang menjadi 2 shift. Intinya jaga jaraknya, protokol kesehatan, masker, cuci tangan, ” tandasnya.