Menkum HAM Persilakan Ajukan Gugatan Arah Program Asimilasi Narapidana


Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. (Ist)

JAKARTA , Waspada. co. id – Menteri Hukum & HAM Yasonna Laoly mempersilakan gugatan terhadap kebijakan pelepasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terpaut upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus bani (LPKA).

“Bila ada yang menggugat kebijakan pembebasan masyarakat binaan pemasyarakatan atau narapidana dan anak melalui program asimilasi & integrasi karena mencegah pandemi Covid-19 di lapas, rutan, dan LPKA lewat jalur hukum, silakan saja, ” ujar Yasonna dalam keterangannya yang diterima, di Jakarta, Senin (27/4) dikutip dari Antara.

Yasonna mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dirinya pun mengiakan akan mengikuti seluruh prosedur patokan yang harus dijalani ke ajaran.

“Saya akan mendaftarkan sesuai prosedur hukum pihak dengan menggugat kebijakan dikeluarkan tersebut, ” kata dia.

Sebelumnya, Yasonna digugat ke pengadilan karena mengeluarkan kebijakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Asimilasi bagi 37. 000 narapidana (napi) se-Indonesia yang dinilai memunculkan keresahan umum.

Gugatan itu dilayangkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Yayasan Mega Bintang, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Institusi Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Lembaga (LP3H).

Sekretaris Yayasan Mega Bintang, Arief Sahudi, menyuarakan gugatan itu dilakukan karena kebijaksanaan asimilasi napi itu meresahkan klub.

“Banyak masyarakat dengan komplain kepada Mega Bintang bahwa desa yang sebelumnya aman saat ini tidak aman lagi. Masyarakat sekarang harus menjaga kampungnya untuk beronda. Hal ini, dampak kebijakan rencana asimilasi itu, ” katanya juga.

Pihaknya berharap dengan gugatan tersebut dapat didengar sebab Menkumham dan segera mencabut kecendekiaan asimilasi itu. (ant/ags/data2)