Mahfud MD: Kesewenangan pada Pers Adalah Awal Kehancuran

JAKARTA, Waspada. co. id – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, bahwa kemandirian pers tidak boleh dilanggar, karena pemerintah sangat memerlukan kebebasan pers. Kata dia, pers juga merupakan asas yang penting dalam kehidupan berdemokrasi.

Demikian disampaikan Mahfud dalam acara Dialog Kebebasan Pers & Profesi Wartawan di Dewan Kemenko Polhukam Jumat (16/4).

“Kita udah memilih demokrasi, dan demokrasi memiliki 4 pilar, diantara keempat dasar itu, Pers adalah pilar yang paling sehat, namun pilar yang lain penuh masalahnya, ” ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan, bahwa memang pers memiliki masalah juga tapi dibanding pilar demokrasi lain, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, pers masih tergolong yang memutar sehat.

Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menambahkan, pemerintah sangat memerlukan kebebasan pers. Karena dalam sejarah perjalan keturunan, ketika terjadi kesewenang-wenangan dalam pers, seperti sensor & pengusiran wartawan, pembredelan, itu adalah awal dari kehancuran, seperti pada Orde Baru.

“Karena itu saya melihat bahwa Pers-lah yang menjadi pengawal kesinambungan demokrasi, ” ujar Mahfud.

Ia langsung mencontohkan saat orang curiga kepada preman karena penegakan hukum sulit sekali, tetapi ketika pers memberitakan, orang menjadi berani bertindak, penegakan hukum pun berjalan. Sebab cerminan masyarakat itu adalah pers.

“Dengan semangat itu, maka kalau ada kesalah pahaman dengan pemerintah, mari kita berembuk. Pers harus menjadi pacar Kerjasama dengan pemerintah, akan tetapi tidak boleh diganggu kebebasannya, ” kata Menko.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, menyampaikan apresiasi bahwa insan pers selalu mendapat prioritas untuk silaturahmi dengan Menko Polhukam. Ia juga mengatakan, kebebasan Pers tidak mengikuti merta, ia harus diperjuangkan. Tidak bisa dibiarkan tetap ujug-ujug dapat kebebasan.

“Jika dibiarkan terang melenceng, Saya setuju secara Menko, bahwa kalau bersetuju membangun NKRI ini, maka pilar pers harus diperkuat, ” pungkasnya.

Acara yang diselenggarakan terbatas dan dengan protokol Kesehatan tubuh dihadiri oleh Ketua Jawatan Pers, Prof Muhammad Nuh, Sekretaris Menko Polhukam, Letnan Jendral TNI Tri Soewandono, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi, Mira Tayyiba, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Achmad Riad, Jaksa Mulia Muda Tindak Pidana Ijmal, Fadil Zumhana.

Pimpinan Asosiasi Pers yang hadir antara lain; Perserikatan Jurnalis Independen, Persatuan Kuli Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, pimpinan LBH Pers, anggota Dewan Pers, dan para Pemimpin Redaksi jalan massa. Acara disemarakkan secara diskusi dua arah kurun insan pers dengan Menko beserta perwakilan institusi pemerintah. (okz/ags/data3)