KPK: Pembebastugasan 75 Pegawai Tak Ganggu Kinerja

JAKARTA, Perdata. co. id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pembebastugasan 75 pegawai termasuk Roman Baswedan yang sebelumnya tak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak mengganggu kinerja.

“Sejauh ini, istimewa pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian serupa program dan kegiatan pada kedeputian yang lain, ” ucap Plt Juru Kata KPK, Ali Fikri, dalam Jakarta, Sabtu (15/5).

Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai KPK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai secara ada keputusan lebih tinggi. Penyerahan tugas dilakukan karena mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kerja-kerja di KPK di seluruh kedeputian dikerjakan tidak ada yang individual, namun secara tim pada bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari eksekutif masing-masing direktorat sebagai pembesar langsungnya, ” kata Ali.

Dikatakan, 75 pegawai yang tidak menutup syarat yang tersebar dalam hampir semua direktorat tersebut bukan dinyatakan nonaktif. Sebab, semua hak dan kepalang jawab kepegawaiannya masih pasti berlaku.

“Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas diskusi saat ini ada order yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum agar diserahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan bertambah lanjut, ” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan apapun mengenai 75 personel tersebut sampai nanti tersedia keputusan lebih lanjut bersandarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negeri (BKN).

“Bagi KPK, seluruh pegawai dengan berjumlah sekitar 1. 586 orang adalah orang-orang dengan penuh integritas dan itu aset bagi lembaga pada ikhtiar pemberantasan korupsi. Untuk itu, tentu KPK bakal mengambil keputusan yang terkemuka sesuai aturan yang asi atas hasil TWK sejak BKN tersebut, ” perkataan Ali.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Menutup Syarat Dalam Rangka Pemberian Pegawai KPK menjadi Personel Aparatur Sipil Negara (ASN).

SK ditetapkan di Jakarta pada tujuh Mei 2021 ditandatangani Firli. Untuk salinan yang lulus ditandatangani Plh Kepala Jawatan SDM Yonathan Demme Tangdilintin. Ada empat poin yang tercantum dalam SK tersebut.

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Aksioma Kesatu agar menyerahkan suruhan dan tanggung jawab pada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini ialah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya (wol/aa/ant/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL