KPK Desak Empat Pemkot di Sumut Percepat Target Sertifikasi Aset


WOL Photo

PANYABUNGAN, Perdata. co. id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Dasar Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Provinsi I mendesak Pemkot Sibolga, Binjai, Tebingtinggi, dan Tanjungbalai mempercepat penerimaan target sertifikasi asetnya hingga akhir Desember 2020.

Serbuan ini disampaikan dalam Rapat Penyerasian (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Penyelamatan Aset Daerah dengan keempat Pemkot di wilayah Sumatera Utara secara daring, Senin (28/9). Hadir di antaranya para Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Kantor Pertanahan, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah keempat Pemkot.

Koordinator Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah I KPK, Maruli Gelap, mengemukakan keyakinannya target sertifikasi & penyelamatan aset milik keempat pemkot dapat tercapai. Target minimal sertifikasi aset sampai akhir Desember 2020 adalah 100 bidang tanah. Syaratnya, semua pihak fokus pada bahan pencapaian.

“Saya optimis target sertifikasi dapat tercapai. Dalam beberapa bulan ke depan mau ada Pilkada di Kota Binjai, Sibolga, dan Tanjungbalai. Pilkada itu semestinya tak menjadi kendala. Mari kita fokus penertiban PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum), sertifikasi tanah, penertiban aset serta pembuatan dan pendetailan ZNT (Zona Poin Tanah), ” ujar Maruli.

Sekda Pemkot Binjai, Mahfullah Pratama Daulay, mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan draft Peraturan Pemangku Kota (Perwal) untuk segera ditandatangani. Saat ini, lanjut Daulay, telah ada beberapa aset dan yang lain dalam proses permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Binjai.

“Jumlah total aset tanah yang tercatat ialah 358 bidang tanah (persil), yang sudah bersertifikat sebanyak 247 persil. Sisanya, tanah sedang diinventarisir 111 persil. Rencananya, sampai akhir September ini akan terbit sertifikat perdana sebanyak 23 persil, ” tutur Daulay.

Sekda Pemkot Tebingtinggi, Dimiyati, mengutarakan pihaknya sudah menerbitkan Perwal No 52 Tarikh 2020 tentang Penyerahan PSU Perumahan di Kota Tebingtinggi. Selain tersebut, telah terbit Keputusan Wali Praja No 653/1304 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim untuk Penyerahan PSU.

“Jumlah keseluruhan bidang tanah yang terekam Pemkot Tebingtinggi per September 2020 adalah 1. 314 persil secara luas 3 juta meter persegi, nilainya mencapai Rp516, 14 miliar. Yang sudah bersertifikat sebanyak 272 persil seluas 611 ribu meter persegi dengan nilai Rp56, 27 miliar, ” ucap Dimiyati.

Perwakilan Pemkot Tanjungbalai menyebutkan sudah ada 30 bidang bersertifikat sampai September ini. Kegiatan pengerjaan dan pendetailan ZNT, katanya anggaran kegiatan dibiayai oleh Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui APBN 2020 buat seluruh kecamatan di Tanjungbalai.

Dari Sibolga disebutkan ada 97 bidang tanah yang dimiliki. Dari 97 bidang tersebut, mutakhir tiga bidang tanah bersertifikat. Selain itu, ada 26 bidang dengan telah diajukan untuk mendapatkan surat.

Sebagai penutup, Maruli menyampaikan KPK ingin mencegah daya korupsi di bidang pengelolaan kekayaan daerah serta memantau dan mengkoordinasikan upaya penyelamatan aset. Terakhir, Maruli menekankan target sertifikasi aset minimal 100 bidang hingga akhir tahun. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL