Komite A DPRD Sumut Sarankan Gubsu Tidak Rampingkan Disdukcapil

DAERAH, Waspada. co. id – Ketua Bayaran A DPRD Sumatera Mengetengahkan (Sumut), Hendro Susanto, mengajukan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, untuk tidak merampingkan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumut.

Hendro menilai, Disdukcapil harus tetap berdiri sendiri, di rencana perampingan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada wilayah Pemprovsu. Menurutnya, Disdukcapil tidak boleh digabung secara OPD lainnya.

Dikatakan, dasar dan regulasinya adalah susunan pemerintah (PP) nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006, tentang tata laksana kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang modifikasi atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang tata laksana kependudukan.

“Telah diterbitkan Permendagri nomor 14 tahun 2020, tentang dasar nomenklatur dinas kependudukan & pencatatan sipil di daerah dan kabupaten/kota. Dalam pasal 15 ditegaskan bahwa Disdukcapil di provinsi dan kab/kota wajib dibentuk dan tak dapat digabung dengan kesibukan pemerintahan lainnya, ” sirih Hendro saat diwawancarai, Jumat (7/5).

Bertambah lanjut, Hendro mengungkapkan, pada surat teguran Mendagri bagian 061/5507/SJ tanggal 6 Oktober 2020 lalu, Sumut tidak termasuk yang kena nasihat tersebut.

“Dalam surat Kemendagri memberikan keterangan kepada 18 Provinsi di indonesia, yang mana Biro Dukcapil masih digabung dengan OPD lainnya. Ada 16 provinsi yang sudah nyata. Alhamdulillah kita, Provinsi Sumut sudah membentuk Dinas Dukcapil sejak 2016 yang berarakan hingga sekarang, ” ujarnya.

Untuk saat ini, kata Hendro, di pulau Sumatera, Disdukcapil-nya yang berdiri sendiri, yakni Provinsi Sumut, Provinsi Bengkulu, Daerah Lampung, Provinsi Sumbar & Provinsi Sumsel.

“Jadi kalau Dinas Dukcapil yang ada wacana tumbuh akan di merger dengan OPD lainnya berarti suatu kemunduran. Kan Yang dimerger bisa OPD lainnya, misalnya PSDA Cipta Karya secara PUPR, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena itu tidak ada aturan yang melarang untuk dimerger, ” ungkapnya.

Selain itu, Politis Partai Keadilan Tenteram (PKS) ini menuturkan, Persen A DPRD Sumut menolong upaya Gubsu merampingkan OPD. Namun tetap mengacu regulasi yang ada.

“Merger OPD ini merupakan upaya kita untuk mempercepat capaian dari visi misi Gubsu dan RPJMD agar bisa optimal. Karena era kepemimpinan pak Edy sudah 2, 5 tahun dan ini sejalan dengan suruhan Komisi A kepada Inspektorat agar di tahun 2021 dilakukan percepatan guna mewujudkan Sumut yang bermartabat, ” pungkasnya. (wol/man/p2)

Editor: SASTROY BANGUN