Keterangan Penduduk Bocor, Pakar Jelaskan Manfaat RUU PDP Bila Disahkan

BANDUNG, Waspada. co. id – Belakangan atau tepatnya tiba 20 Mei 2021 ramai tentang kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia dalam media sosial yang diduga kuat berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Tentang kejadian tersebut, Kepala Departemen Patokan Telekomunikasi Informasi dan Imbalan Intelektual Universitas Padjajaran DR. HJ. Sinta Dewi Rosadi, SH, LL. M menerangkan kegunaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi dengan saat ini belum disahkan.

“Nanti dalam RUU Perlindungan Data Pribadi akan menyampaikan tanggung jawab buat negeri dan swasta pokonya tradisi yang mengkoleksi data mereka punya tanggung jawab bagaimana mereka dapat memelihara memproses data penduduk itu, ” ucap Sinta saat dihubungi via telepon.

Menurut Sinta, saat tersebut sudah ada Undang-Undang dengan melindungi mengenai data awak, tetapi belum masih secara reguler dan tidak istimewa.

“Makannya membentuk sekarang lagi menunggu nih RUU Perlindungan Data Karakter bagaimana gitu, ” tuturnya.

Kemudian Sinta menjelaskan kebanyakan penyebab kebocoran data disebabkan oleh hacker yang berhasil membobol sitem security. “Data pribadi tersebut memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan, ” terangnya.

Lebih sendat, Sinta menuturkan jika dipandang dari segi hukum pelestarian data pribadi, yang terlebih dahulu dikejar adalah adat terkait bukan hacker-nya.

“Sudah melakukan metode kelola dengan baik belum? begitu prinsip-prinsip perlindungan bukti pribadi sudah dijalankan tak? Prosesnya udah bagus enggak?, ” tutupnya. (wol/vin/data3)

Editor: Agus Istimewa