Epidemiolog Nilai Indonesia Belum Siap Sibak Sekolah Tatap Muka


Sketsa

JAKARTA, Waspada. co. id – Jadwal pemerintah untuk membuka kembali madrasah tatap muka pada Januari 2021 mendatang dinilai ‘prematur’. Pasalnya, Indonesia dianggap belum siap untuk mengimplementasikan proses pembelajaran tatap muka, memikirkan kasus Covid-19 yang belum serupa membaik.

Ahli epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Berbudi mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah memaksimalkan pengendalian kasus terlebih dahulu kurang lebih selama tiga bulan. Hasil yang ada kemudian dapat digunakan buat membuat keputusan soal kebijakan prakata sekolah tatap muka.

“Jelas kalau melihat situasi zaman ini belum (siap). Kalau Januari (dibuka) terlalu pendek, ” ujarnya, Sabtu (21/11).

Dirinya menyebutkan tiga kriteria yang harus dipenuhi sebelum membuka kembali sekolah tatap muka. Pertama, penurunan kasus harian dalam dua pekan berturut-turut. Kedua, tren penurunan kasus yang dibarengi dengan angka positivity rate di bawah lima persen.

“Jadi, selama 2 minggu, positivity rate case selalu di bawah 5 persen. Bukan sesudah 2 minggu menurun kasus, berserakan positivity rate case baru di bawah 5 persen, ” ujar Dicky.

Ketiga, tingkat kematian akibat Covid-19 harus menyentuh satu digit setiap hari. Jika ketiga syarat itu terpenuhi, Dicky menilai pemerintah pertama bisa mempertimbangkan sekolah tatap membuang. Hal ini juga tentu kudu dibarengi dengan implementasi protokol kesehatan yang tepat.

Dicky juga menggarisbawahi agar kebijakan pengoperasian Covid-19, termasuk di sektor pelajaran, hendaknya dilakukan secara komprehensif. Di dalam arti, pengendalian dilakukan secara nasional dan terintegrasi antara semua daerah.

Dihubungi terpisah, epidemiolog dari Ikatan Ahli Kesehatan Asosiasi Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menilai, sebaiknya keputusan pembukaan sekolah itu bersifat dinamis. Dalam arti, kebijaksanaan itu bisa dievaluasi berdasarkan kemajuan kasus Covid-19.

“Kalau SKB 4 menteri sebagai periode persiapan dan perencanaan, saya melihat sesuatu yang positif dan putus. Tapi, kalau itu menjadi keputusan dan akan betul-betul dibuka di Januari 2021, itu sesuatu yang prematur, ” jelas Hermawan.

Pasalnya, Hermawan memprediksi bakal terjadi lonjakan kasus pada pasar pertama dan kedua Januari mendatang. Prediksi itu didapat dari penuh aktivitas pada periode Desember, tiba dari penyelenggaraan Pilkada serentak, liburan Natal dan tahun baru, tenggat kenaikan aktivitas perkantoran menjelang tutup buku 2020.

“Jadi kesibukan luar biasa ini, dari perspektif risiko luar biasa gede dan mungkin dampak kenaikan peristiwa itu nanti terjadi di Januari 2021, ” kata Hermawan.

Sepakat dengan Dicky, walaupun kewenangan diberikan kepada pemda, Hermawan menilai pemerintah pusat tetap kudu menetapkan standar baku yang resmi nasional. Misalnya, pembukaan sekola hanya diberikan bagi SMP, SMA, dan perguruan tinggi (PT), mengingat siswa SD, TK, dan Paud belum memiliki otonomi berpikir dan kelakuan sehingga sulit dikontrol jika pandemi Covid-19 belum terkendali.

“Kalau SKB ini masih bersifat perencanaan atau sifatnya dinamis buat dipantau, it’s okay. Tapi jika keputusan itu tetap, maka sedang prematur karena harus melihat depan Januari nanti kemungkinan kasus bakal meledak, ” tuturnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Pelajaran dan Kebudayaan, atau kegiatan bersekolah tatap muka di sekolah dalam seluruh zona risiko virus corona mulai Januari 2021. Keputusan awal sekolah ini akan diberikan pada tiga pihak, yaitu pemerintah daerah, kantor wilayah, dan orang primitif murid melalui komite sekolah.

Sebelumnya kegiatan sekolah tatap muka hanya diizinkan pada zona kuning dan zona hijau penularan Covid-19. Sejak Agustus lalu, kegiatan belajar mengajar di zona merah atau oranye dilakukan secara daring. (wol/ari/cnnindonesia/d2)