EDITORIAL: Simalakama Pilkada


Ilustrasi

Waspada. co. id – Ramai desakan penundaan Pilkada Serentak 2020 semakin kencang, atas kekhawatiran semakin meningkatnya penyebaran virus nan menyambut, Corona yang dikenal dengan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Elemen masyarakat sipil yang terdiri dari Netgrit, Netfid, Perludem, PUSaKO FH Unand, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, Kopel, JPPR, KIPP Nusantara, dan PPUA Disabilitas bahkan sudah menggelar petisi daring untuk membakar penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2021.

Tak sampai di situ, organisasi keagamaan terbesar di negara ini pun bersama arsitek dan elit lembaga legislatif telah pula mengemukakan pendapat yang persis, NU dan Muhammadiyah sepakat menodong “Pilkada 2020 Harus Ditunda. ”

Namun, semudah itukah Pemerintah Jokowi melakukan penundaan Pilkada 2020? Jawabannya tentu tidak, Negeri pun sudah bulat bahwa perhelatan demokrasi di daerah ini harus tetap terselenggara, apapun tipe daerah wilayahnya. Pilkada 2020 akan langgeng terlaksana.

Bahwa Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, DPR RI dan KPU RI sudah memutuskan Pilkada Serentak harus tetap dilaksanakan. Sebagaimana kesimpulan dalam rapat antara tiga lembaga itu beberapa waktu lalu.

Melalui kesimpulan tersebut selalu diketahui bahwa Komisi II menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI tentang Perubahan Ketiga akan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tingkatan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tumenggung dan Wakil Bupati, Wali Praja dan Wakil Wali Kota.

“Dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan pantas dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19, serta pasti berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi, ” demikian bunyi kesimpulan rapat itu.

Keputusan ini diambil dalam waktu bersamaan dengan gagasan sejumlah organisasi masyarakat sipil dengan menolak pelaksanaan hari pemungutan perkataan sesuai dengan jadwal yang ditentukan Perppu No. 2 Tahun 2020, yakni pada 9 Desember 2020.

Kuat asumsi, elit politik menilai apabila Pilkada 2020 ditunda, maka 270 daerah mau dipimpim Pelaksana Tugas (Plt). Maka keadaan ini dikatakan tidak “menguntungkan” untuk jalannya pemerintahan.

Apalagi, disebutkan apabila Pilkada 2020 ditunda, judtru akan menciptakan ketidakpastian politik. Ditengah upaya pemerintah menyelamatkan ekonomi bangsa plus harus fokus menyelamatkan ratusan ribu nyawa rakyat terpapar Covid.

Pilkada kendati laksana Buah Simalakama, jika dijalankan akan lebih banyak nyawa melayang, bila ditunda maka ekonomi tak akan berjalan. Apalagi ekonomi negara diambang resesi.

Pada Sumatera Utara, pasien Covid-19 yang terkonfirmasi positif sudah mendekati 10 ribu orang, 5 ribu karakter lebih sembuh, dan telah mengganyang 400 orang lebih.

Di Indonesia sendiri, angka anak obat Covid-19 yang terkonfirmasi positif sudah lebih dari 250 ribu karakter, sembuh 180 ribu orang lebih, dan menewaskan lebih dari 10 ribu orang.

Tatkala di dunia, 31 juta orang lebih sudah terpapar Covid-19, meski 21 juta orang lebih dinyatakan sembuh, namun telah menghilangkan dekat 1 juta nyawa penduduk dunia.

Akankah Pemerintah, dan kita sendiri benar-benar siap secara kondisi ini? Semoga masker-mu benar-benar ‘menyelamatkan’ kita dari terjangan virus menyambut ini. Seluruh elemen bangsa hendak memikul tanggung jawab, tak hanya pemerintah tapi juga di pundak kita masing-masing. Waspadalah!

(**)