Diklat Kompetensi Dasar Manajemen Kesusahan Perkuat Pemahaman OPD

MEDAN, Waspada. co. id – Pendidikan dan pelatihan (Diklat) kebencanaan menetapkan diberikan kepada seluruh sistem perangkat daerah (OPD) Pemprov, selain Badan Penanggulangan Kesengsaraan Daerah (BPBD). Langkah itu memberikan pengetahuan manajemen kesedihan dan penanggulangannya.

Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum dan Substansi M Fitriyus mewakili Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi saat membuka Diklat Penambahan Kompetensi Dasar Manajemen Kesengsaraan Tahun 2021 di Balairung Cemara Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Jalan Ngalengko Zona, Senin (15/3).

Menurut Fitriyus, bencana dapat datang teks dan di mana saja, baik karena faktor alam maupun manusia. Dampaknya secara sosial, ekonomi, dan lingkungan tentu bisa muncul. Karena itu, perlu manajemen penanganan kebencanaan yang baik, pertama soal koordinasi serta kompetensi petugas.

“Pemerintah saat ini sedang membakar peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintah daerah. Untuk tersebut saudara-saudara akan dibekali ilmu tentang penanggulangan bencana, manajemen kesiapsiagaan bencana, manajemen pengurangan risiko bencana, manajemen darurat bencana, manajemen pemulihan gangguan, logistik, peralatan, data & informasi serta kerja setara, ” ujarnya.

Dari pelatihan ini, diharapkan peserta yang berjumlah kurang lebih 30 orang mampu menyalahi berbagai kelemahan dan sekatan dalam penanggulangan bencana yang mempunyai prinsip di antaranya cepat tepat sesuai tuntutan keadaan. Prioritas pada penyelamatan jiwa manusia, koordinasi yang baik dan saling bawa, perlakuan yang sama mengikuti lainnya.

Di sambutannya, Kepala BPSDM Sumut Asren Nasution menyampaikan kegiatan tersebut memberikan gambaran pentingnya memahami cara penanggulangan kematian yang harus dijalankan, tak hanya oleh BPBD saja, tetapi semua OPD.

BPSDM Sumut sendiri menjadi lembaga diklat yang terakreditasi di bidang teknis penanggulangan bencana oleh BNPB. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa yang paling utama adalah pelaksanaan di lapangan, bukan hanya menghasilkan aturan.

“Kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi dari hulu ke mulut, manajemen tanggap darurat, rehabilitas, konstruksi serta peringatan dini dilakukan cepat dan persis, ” jelas Asren.

Selain itu, pendidikan dan literasi kebencanaan juga perlu terus ditingkatkan mulai dari lingkup keluarga. Apalagi di Sumut, potensi bahaya khususnya alam di tarikh 2020 terjadi sebanyak 172 kali dengan jumlah kejadian potensi sebanyak 927.

“Apalagi di masa Covid-19 saat ini, kita berharap masyarakat tetap waspada atas potensi ancaman bencana non alam, dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, ” pungkasnya. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL