Dasar Revisi UU Kekarantinaan Kesehatan, Ini Penjelasan Doni Monardo


Pemimpin Gugus Tugas Corona, Doni Monardo (Okezone)

JAKARTA, Perdata. co. id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Kesusahan (BNPB) Doni Monardo mengusulkan supaya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan direvisi.

Menurutnya, revisi perlu dilakukan mengingat UU Kekarantinaan Kesehatan dibuat ketika Indonesia belum memiliki kemahiran menghadapi wabah virus corona (covid-19) seperti saat ini.

“Perlunya ada revisi UU Bagian 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan karena mungkin ketika UU ini dibuat, pengalaman kita belum cukup, ” kata Doni di dalam acara “Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia” secara maya, Kamis (17/12).

Tempat menerangkan, revisi UU Kekarantinaan Kesehatan tubuh dapat dilakukan untuk memasukkan sebanyak hal yang bersifat detail. Menurutnya, revisi juga dapat dilakukan untuk mengatur kewenangan pemerintah pusat serta daerah dalam menangani wabah agar tidak terjadi tumpang tindih pada masa mendatang.

Doni berkata, revisi UU Kekarantinaan Kesehatan tubuh akan membuat pemerintah lebih siap bila Indonesia kembali diserang wabah. “Maka kita bisa bekerja lebih baik lagi karena didukung sebab regulasi, payung hukum untuk melaksanakan tanggung jawab, ” ujar Kepala Satgas Penanganan Covid-19 itu.

UU Kekarantinaan Kesehatan diteken Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Dalam regulasi itu, terdapt empat jenis karantina yang bisa dipilih pemerintah di dalam menghadapi situasi darurat kesehatan klub yaitu karantina rumah, karantina daerah, karantina rumah sakit, serta pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.

Jokowi sendiri alhasil memilih PSBB untuk menghadapi pandemi Covid-19 pada awal April 2020.

Dalam UU itu juga mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok masyarakat, termasuk makanan bagi hewan-hewan ternak milik warga apabila menerapkan karantina wilayah. (cnnindonesia/ags/d2)