BI Sumut Dorong Pemda dalam Sumut Dongkrak Belanja Pangkal

KAWASAN, Waspada. co. id – Mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia meminta Pemerintah Wilayah di Sumatera Utara buat mendongkrak belanja modal.

Pola belanja pemerintah daerah di Sumatera Memajukan (Sumut) di masa pandemi ini ternyata tidak berbeda jauh dari pola triwulanan dalam tahun—tahun sebelumnya, walaupun masih ada kebijakan refocusing taksiran di sektor kesehatan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, Soekowardojo, menunjukkan pemerintah belum menjalankan 1 dari 5 kebijakan yang disarankan sebab pihaknya, yakni menyangkut percepatan pengeluaran atau belanja pemerintah.

“Jadi dalam saat pandemi, di zaman konsumsi masyarakat masih lembek, kita berharap pada pertolongan konsumsi pemerintah. Kalau secara nasional mungkin sekitar 9 hingga 10% dari pengeluaran pemerintah. Kalau untuk Sumut, kita harapkan lebih sebab situ, ” tuturnya pada kegiatan BBM Bank Nusantara Wilayah Sumut, Selasa (24/8).

BI berharap selain ketepatan penggunaan anggaran belanja, percepatan belanja serupa sangat diharapkan, sehingga tak lagi akan digeber pada akhir tahun anggaran ataupun di triwulan IV. Sehingga masyarakat bisa tertolong.

“Mengingat PPKM tiba diberlakukan dan masih berlaku hingga saat ini. & ini juga terlihat dari simpan pemerintah di perbankan yang sudah menurun. Berarti, bahwa pemerintah sudah tiba menggunakan anggarannya di wilayah, ” jelasnya.

Ditambahkan Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut, Ibrahim menambahkan, selama semester I yakni periode Januari-Juni, pagu anggaran tercatat sebesar Rp293, 77 triliun. Jumlah itu mengalami peningkatan jika dipadankan semester I tahun 2020, yang tercatat sebesar Rp265, 75 triliun.

“Tetapi kalau dilihat lantaran realisasi persentasenya, justru sedikit lebih rendah. Di semester I tahun 2021, daripada pagu anggaran sebesar Rp293, 77 triliun, baru terealisasi sekitar 30 persen, ”tambahnya.

“Sementara di tahun lalu, yang ialah awal pandemi, bisa menyentuh 32, 4%, ” sebutnya.

Realisasi bayaran pemerintah juga bisa dipandang dari simpanan pemerintah di perbankan. Sejauh ini, memang terlihat ada penurunan total dana yang disimpan. Berarti tidak terlalu besar jika dibandingkan provinsi lain.

“Dan ini selalu dipantau oleh pemerintah induk, karena akan menjadi rapor ketika pemda mempunyai selisih atau tabungan di Dana Pihak Ketiga di perbankan tinggi. Artinya mereka tidak bisa efektif mengeluarkan belanjanya, ” tandasnya. (wol/eko/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

The post BI Sumut Dorong Pemda di Sumut Dongkrak Bayaran Modal first appeared on Waspada Online | Induk Berita dan Informasi Medan Sumut Aceh.