Bersusah Penyidik KPK, Kini Disidang Etik Dewas Pasca Tidak Lolos TWK

JAKARTA, Waspada. co. id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggarap kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19, M. Praswad Nugraha berhadapan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait laporan dugaan pelanggaran etik.

Praswad merupakan salah satu pemeriksa lembaga antirasuah yang dinonaktifkan karena dinyatakan tak lucut tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Setelah tak bisa ikut menggarap sejumlah kasus dugaan manipulasi karena dibebastugaskan, Praswad kini harus menjalani sidang sangkaan pelanggaran kode etik.

Selain Praswad, penyidik lainnya yang dilaporkan serta menjalani sidang etik ialah Muhammad Nur Prayoga nama lain Yoga. Berbeda dengan Praswad, Yoga dinyatakan lulus TWK KPK dan kini telah berstatus ASN.

“Ya, ada sidang ideal tapi tertutup untuk umum, ” kata anggota Dewas KPK, Albertina Ho, zaman dikonfirmasi melalui pesan terekam, Kamis (10/6).

Sidang dugaan pelanggaran kode etik ini berawal lantaran laporan saksi kasus sangkaan korupsi bansos Covid-19, Agustri Yogasmara alias Yogas.

Ditemui usai konvensi, Agustri mengaku laporannya terkait dengan perlakuan dua penyidik tersebut kepada dirinya saat proses pemeriksaan di periode penyidikan. Ia menuding Yoga dan Praswad telah menyalahi kode etik.

“Kurang lebih seperti itu [melaporkan karena ada dugaan pelanggaran kode etik saat diperiksa di penyidikan], ” perkataan Agustri kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta.

Agustri kini menyerahkan sepenuhnya dugaan pengingkaran etik Praswad dan Penguasaan kepada Dewas. Namun, ia mengapresiasi kinerja Dewas sudah objektif dengan memproses kedua penyidik KPK itu.

“Nanti tergantung awak majelis yang memutuskan gerangan, tapi intinya tim Dewas [KPK] hebat, sangat objektif, ” katanya.

Sementara itu, Dewas KPK hingga kini belum berkomentar terkait kelanjutan atau hasil sidang kepada Praswad dan Yoga. CNNIndonesia. com telah menghubungi besar anggota Dewas KPK, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris namun belum mendapat respons.

Kini, para-para penyidik dan pegawai KPK yang tak lolos TWK, harus menelan pil pahit, batas mereka bisa main di KPK hanya sampai 1 November 2021. Mereka tak bisa lagi mengabdikan diri di lembaga antirasuah itu, ibarat kata aforisme “Sudah jatuh tertimpa tangga”, sudah tak lolos TWK akhirnya harus diberhentikan juga. (cnnindonesia/ags/d2)