Bamsoet Ingin Tak Ada Komersialisasi Vaksin Covid-19


Ketua MPR, Jelas Soesatyo. (Foto: Muhamad Rizky/Okezone)

agregasi

JAKARTA – Sebanyak 1, 2 juta vaksin Covid-19 telah tersedia, namun tenggat kini belum bisa difungsikan karena masih harus menunggu proses tes klinis untuk menjamin keamanan dan kesehatan. Ada kekhawatiran, vaksin dikomersialisasikan karena kebutuhan publik.

Terkait hal itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah agar memastikan ketersediaan vaksin itu, serta mengatur strategi dalam pendistribusiannya, sehingga pemerintah dapat menutup rekahan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengkomersialkan vaksin Covid-19.

“MPR menyarankan kepada pemerintah harus bersikap dan berlaku tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti mengkomersialkan vaksin Covid-19, ” katanya, Selasa (15/12/2020).

Dia pun mendorong pemerintah mempertimbangkan menyampaikan vaksin secara gratis bagi segenap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Namun apabila jumlah vaksin terbatas mampu memprioritaskan terlebih dahulu pemberian vaksin kepada masyarakat yang kurang dapat dan kelompok rentan, mengingat vaksin tersebut diberikan untuk menghadapi pandemi, sehingga seluruh masyarakat Indonesia mempunyai dan wajib untuk mendapatkan vaksinasi tersebut.

“Pemerintah harus menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai tahapan pengujian vaksin Covid-19 yang saat ini tengah dilakukan guna menguji keamanan, efektivitas, dan mutu vaksin, ” katanya.

Bamsoet berpendapat, pemerintah pula perlu menjelaskan perbedaan-perbedaan jenis vaksin covid-19 yang akan diberikan, dikarenakan sumber-sumber vaksin covid-19 berbeda-beda, agar masyarakat tidak bingung dan tidak menimbulkan persepsi negatif dan suku bahwa vaksin yang satu bertambah baik daripada jenis vaksin yang lainnya.

“Kami pula minta masyarakat agar bersabar menduduki informasi dan perizinan vaksin lebih lanjut dari pemerintah dan Lembaga Pengawas Obat dan Makanan/BPOM. Jangan mempercayai dan tergiur ajakan pihak-pihak yang tidak jelas asal usulnya apabila diiming-imingi akan diberikan vaksin Covid-19, ” tuturnya.

Pihaknya juga mendorong pemerintah mengambil kebijakan untuk menggratiskan pemberian vaksinasi Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun apabila tidak bisa, maka pemerintah harus menetapkan harga yang pasti dan sangat terjangkau bagi segenap masyarakat yang diharuskan melakukan vaksin mandiri.

“Pemerintah wajib memastikan validitas data pemberian vaksin secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, dan menyosialisasikannya pada mereka, agar target pemberian vaksin tepat sasaran dan masyarakat tidak kebingungan bertanya-tanya apakah dirinya memperoleh vaksin covid-19 secara gratis ataupun tidak, ” katanya.

Di sisi lain, kata Bamsoet, pemerintah harus melakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan dalam program vaksinasi Covid-19. Untuk tersebut, pemerintah harus menyiapkan diantaranya penentuan prioritas, pilihan vaksin, pendataan, muslihat mencegah pemalsuan identitas dan penjiplakan vaksin, serta tempat penyimpanan vaksin.