Awak Pembongkar Pasal Karet di UNDANG-UNDANG ITE Dibentuk, Ini Kata Mahfud MD

JAKARTA, Perdata. co. id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Dasar dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membentuk tim kajian Peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu suruhan tim tersebut mengidentifikasi pasal karet dalam UU ITE.

Tim kajian ini tertuang di Keputusan Menko Polhukam RI Cetakan 22 tahun 2021 Tentang Awak Kajian UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diteken Mahfud hari ini (22/2).

“Tim untuk membahas substansi apa betul ada bab karet. Di DPR itu tunggal ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang bilang bala kalau tidak ada UU tersebut nanti semua orang saling jegal, polisi enggak bisa bertindak, serta sebagainya, ” kata Mahfud di konferensi persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/2).

Mahfud mengatakan keputusan menghasilkan Tim Kajian tersebut didasarkan keterangan bahwa penerapan UU ITE semasa ini telah menimbulkan kontroversi dalam tengah masyarakat. Menurutnya, UU ITE dianggap memuat pasal-pasal yang sungguh-sungguh lentur atau pasal karet.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu memberi waktu tim tersebut bekerja selama dua bulan. Menurutnya, tim akan melaporkan hasil kegiatan mereka terkait peninjauan terhadap UNDANG-UNDANG ITE ini.

“Bila nantinya keputusannya harus revisi kita akan sampaikan ke DPR. Sebab UU ini ada di Prolegnas 2020-2024 sehingga bisa dilakukan, bahkan bisa dimasukan, ” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan tim ini terdiri dari pengarah & tim pelaksana serta sub tim 1 dan sub tim dua.

Tim pelaksana diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Asas dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo.

Sementara, Sub tim 1 sebagai Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE. Nantinya, tim ini akan merumuskan patokan implementatif atas pasal-pasal tertentu di UU ITE yang sering dianggap menimbulkan multitafsir. Ketua Sub Tim 1 dipimpin Staf Ahli Bidang Hukum Kominfo Henri Subiakto.

“Kominfo menangani tim norma pelaksanaan UU ITE khususnya terkait pasal krusial 27, 28 29. pedoman pelaksanaan UU ITE tersebut bukan norma hukum baru. Jangan sampai keliru ditafsirkan membuat suatu tafsiran kepada UU, ” cakap Johnny.

Sedangkan Sub Tim II merupakan Tim Studi Substansi UU ITE. Tim itu akan melakukan telaah atas kira-kira pasal dalam UU ITE yang dianggap multitafsir untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan revisi. Sub Tim II diketuai oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum serta HAM, Widodo Ekatjahjana.

“Pasal-pasal yang dianggap krusial, multitafsir hampir 10 kali di angkat ke MK terkait Judicial Review dan ditolak. Namun demi khasiat untuk ke depan masyarakat & kehidupan sosial. Maka terbuka kemungkinan dalam rangka menambah mengurangi serta mengubah untuk penyempurnaan UU ITE, ” kata Johnny. (cnnindoensia/ags/d2)