Arahan KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai Tak Lolos TWK

JAKARTA, Waspada. co. id – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak mencabut Tulisan Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 (TWK).

Hal itu termuat dalam surat nomor: R/1578/HK. 07/01-50/06/2021 tertanggal 2 Juni 2021 tentang penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Surat ini sudah dibenarkan oleh salah satu personel yang melayangkan keberatan, Benydictus Siumlala Martin, selaku Fungsional pada Direktorat Pembinaan Kedudukan Serta Masyarakat KPK.

“Kami sampaikan bahwa Pimpinan KPK tidak sanggup memenuhi permintaan Sdr. Sujanarko dkk untuk mencabut Tulisan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021, ” ujar Alex dikutip dibanding surat tersebut, Kamis (3/6).

CNNIndonesia. com sudah berupaya mengonfirmasi surat keputusan ini kepada Alex dan empat pimpinan yang lain. Demikian juga kepada Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Namun, hingga informasi ini ditulis belum diperoleh jawaban.

Di surat itu, Alex membaca SK 652 diterbitkan menindaklanjuti hasil asesmen TWK yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada pimpinan KPK.

Di dalam pokoknya, hasil asesmen TWK menerangkan bahwa 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia meminta SK 652 dikeluarkan pimpinan KPK telah sesuai suruhan dan kewenangan untuk mengumumkan, menetapkan kebijakan dan desain pemberantasan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum tadbir yang baik agar pelaksanaan tugas berjalan efektif serta efisien.

“Kebijakan pimpinan KPK tersebut dilatarbelakangi adanya mitigasi risiko permasalahan yang mungkin timbul secara adanya 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi sarana sebagai pegawai ASN, ” kata Alex.

Sebelumnya, perwakilan 75 pegawai KPK melayangkan surat penolakan kepada Firli Bahuri Cs terkait dengan SK 652 tentang hasil asesmen TWK pegawai yang tidak menutup syarat.

Mereka yang menandatangani surat keberatan antara lain, Sujanarko, Hotman Tambunan, Samuel Fajar HTS, Giri Suprapdiono, Novariza, Benydictus Siumlala Martin dan Tri Artining Putri.

Dalam surat keberatan itu, mereka mengatakan TWK tidak termuat dalam Peraturan Bayaran (Perkom) Nomor 1 Tarikh 2021. Perkom ini tak mensyaratkan kriteria dan menuntut kewajiban hukum pegawai buat lulus maupun tidak lucut asesmen TWK. Demikian juga tidak mengatur konsekuensi barang apa pun dari lulus maupun tidak lulus TWK.

“Singkatnya, ketentuan Pencetus 5 ayat 4 cuma mewajibkan pegawai KPK tampil dan mengikuti asesmen paham kebangsaan yang diselenggarakan oleh KPK bekerja sama secara BKN, ” kata peserta 75 pegawai dalam tulisan keberatannya.

“Dengan demikian, seluruh keputusan dan tindakan administratif yang diterbitkan di luar ketentuan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, termasuk penetapan SK 652 Tahun 2021 jelas tidak berdasarkan hukum, ” lanjutnya. (cnnindonesia/ags/d2)