AHY Melawan, Konflik Demokrat Diprediksi Berlanjut hingga ke Pengadilan

JAKARTA, Perdata. co. id – Pertengkaran yang terjadi di tubuh Partai Demokrat diprediksi akan berlanjut hingga ke mahkamah. Pasalnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diyakini tidak mau rela melepaskan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat ke tangan Moeldoko.

Demikian juga dengan kubu Moeldoko. Itu akan terus mempertahankan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Medan, yang menetapkan Moeldoko jadi Ketum Partai Demokrat.

Perebutan Partai Demokrat itu diyakini bakal tetap berlanjut hingga adanya keputusan dari pengadilan. Demikian diprediksi Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menanggapi kacau Partai Demokrat.

“Kalau belajar pengalaman daripada partai-partai lain yang mengalami dualisme kepengurusan, akan berjalan di pengadilan, mulai daripada tingkat yang paling kecil hingga tinggi, dalam kejadian ini dalah MA, ” kata Qodari saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Minggu (7/3/2021).

Bila merujuk dari pengalaman golongan lain yang pernah mengalami dualisme, Qodari menilai cara penyelesaian kisruh Partai Demokrat akan memakan waktu dengan cukup lama yakni setahun. Hal itu akan terjadi jika penyelesaiannya dilakukan melalui cara pengadilan.

“Jadi nanti kalau telah keluar keputusan dari MA baru akan disahkan oleh departemen kehakiman. Dan kemudian, atas dasar departemen kehakiman itu, maka akan berproses di KPU, ” urai Qodari.

“Dengan pertimbangan jadwal pemilu dalam 2024, maka harusnya semua itu selesai sebelum tahun 2024, karena kalau tidak, akan terjadi perdebatan dengan merepotkan KPU kalau misalnya kedua belah pihak mengajukan calon ke KPU. KPU naganaganya korban karena didesak, ” imbuhnya.

Lebih lanjut, Qodari meyakini penyelesaian kisruh Partai Demokrat akan sampai di tahap pengadilan. Sebab hingga era ini, kedua belah pihak, baik Moeldoko maupun AHY, masih sama-sama belum tersedia yang ingin mengalah.

“Yang akan menjelma kunci, juri, atau penentu adalah pengadilan. Jadi ketum dan kepengurusan yang berlaku nanti akan ditentukan sebab proses-proses di pengadilan, ” kata Qodari.

“Jadi, tahapan pengadilan tersebut, hampir bisa dipastikan bakal terjadi, karena per hari ini, saya melihat duga sulit terjadi munas perbaikan atau munas bersama seperti Partai Golkar, ” pungkasnya.

Sebelumnya, sebesar pihak, salah satunya Jhoni Allen Marbun menggelar KLB di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara. Kongres itu menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung sejenis segera

“Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Kelompok Demokrat periode 2021-2025, ” kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun, Jumat, 5 Maret 2021.

Menanggapi KLB tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maupun putranya yang juga Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan abal-abal. Pokok, KLB tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam AD/ART Partai Demokrat.